EVALUASI MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN SIBER PADA INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH: STUDI KASUS PUSAT DATA NASIONAL (PDN)

Abstract

Abstract

The data leak incident that hit the National Data Center (NDC) in June 2024 became one of the biggest cyber crises in the history of the Indonesian government's digital transformation. The attack, which used LockBit 3.0 ransomware, paralyzed hundreds of public services, showing the weakness of the national cybersecurity system and decreasing public trust in the government. This research aims to analyze the chronology, impact, and mitigation strategies that can be applied in overcoming the digital security crisis in the government sector. Using a case study-based qualitative-descriptive study approach, data was collected from documentation, official government reports, scientific journals, and media coverage. The results show that the main causes of data leakage lie in weak security management, absence of data backup, and poor implementation of digital system governance. The study recommends the need for national policy updates, human resource capacity building, and the adoption of cutting-edge security technologies to strengthen government cyber resilience.

Abstrak

Nasional (PDN) pada Juni 2024 menjadi salah satu krisis siber terbesar dalam sejarah transformasi digital pemerintahan Indonesia. Serangan yang menggunakan ransomware LockBit 3.0 ini mengakibatkan lumpuhnya ratusan layanan publik, menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber nasional dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi, dampak, serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan dalam menanggulangi krisis keamanan digital di sektor pemerintahan. Dengan pendekatan studi kualitatif-deskriptif berbasis studi kasus, data dikumpulkan dari dokumentasi, laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab utama kebocoran data terletak pada lemahnya manajemen keamanan, tidak adanya backup data, serta buruknya penerapan tata kelola sistem digital. Studi ini merekomendasikan perlunya pembaruan kebijakan nasional, peningkatan kapasitas SDM, dan adopsi teknologi pengamanan mutakhir untuk memperkuat ketahanan siber pemerintahan.