PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Abstract

Asbtract

Risk-based business licensing is a legal instrument used by the government to provide legal certainty and regulate and supervise business activities according to their respective levels of risk. However, some business actors continue to operate without fulfilling the licensing requirements stipulated in the applicable laws and regulations. Such non-compliance may create legal uncertainty and undermine the government’s ability to effectively supervise business activities. This study aims to analyze law enforcement against business actors operating without the required business licences under the risk-based business licensing regime and to examine the applicable sanctions and legal remedies under Indonesian law. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, books, scientific journals, and other relevant legal sources concerning business licensing and administrative law enforcement. The findings indicate that business actors are required to obtain and fulfill business licensing requirements according to the risk level of their activities. The government is authorized to supervise business activities and impose sanctions for licensing violations in accordance with applicable legal provisions. In principle, violations involving the absence of required business licences may be addressed through administrative sanctions, subject to the nature of the violation and the relevant legal framework. Therefore, consistent enforcement of risk-based business licensing regulations through effective supervision, proportionate sanctions, and improved compliance among business actors is essential to ensuring legal certainty, maintaining order, and providing legal protection in business activities in Indonesia.

Abstrak

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta mengatur dan mengawasi kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang diwajibkan dalam rezim perizinan berusaha berbasis risiko serta mengkaji sanksi dan upaya hukum yang dapat diterapkan berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lain yang relevan dengan perizinan berusaha dan penegakan hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib memperoleh dan memenuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran perizinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, pelanggaran berupa tidak dimilikinya perizinan berusaha yang diwajibkan dapat ditindak melalui penerapan sanksi administratif, dengan mempertimbangkan sifat pelanggaran dan kerangka hukum yang relevan. Oleh karena itu, penegakan peraturan perizinan berusaha berbasis risiko secara konsisten melalui pengawasan yang efektif, penerapan sanksi yang proporsional, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia.