REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERTANAHAN DI INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Allister, D., & Djaja, B. (2025a). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Mafia Tanah Davin. Jurnal Qistie, 18(1), 60–73.
Allister, D., & Djaja, B. (2025b). Tanggung Jawab Negara dalam Melakukan Pencegahan Mafia Tanah. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(1), 93–101.
Amri, Y., Halim, A., & Ramlah. (2025). Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi. JLEB: Journal of Law Education and Business, 3(1), 155–167.
Atqiya, M. N., & Batubara, G. T. (2025). Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Pidana Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(5), 4092–4101.
Fatnia, N. (2025). Efektivitas Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi ( Studi Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe ). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), 8(2), 619–637.
Gulau, R. A. S., Handayati, N., & Damayanti, S. S. (2025). Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 2018–2026.
Judijanto, L. (2025). Sertifikasi Tanah , Kepastian Hak , Dan Implikasinya Terhadap Akses Modal Serta Kesejahteraan Ekonomi : Studi Literatur. Borjuis: Journal Of Economy, 2(4), 209–217.
Khasanah, E. A., & Arrizal, N. Z. (2025). Mafia Tanah Di Indonesia : Subjek Yang Seakan Tidak Pernah Hilang. Jurnal Ilmiah Publika (JIP), 13(1), 25–36.
Majid, A. (2025). Tindak Pidana Dalam Sengketa Pertanahan : Analisis Yuridis Berdasarkan Perspektif Hukum Agraria. Journal of Social and Communication (JSC), 1(1), 14–25.
Meiliawati, I. (2025). Digitalisasi Dan Reformasi Hukum Dalam Tata Kelola Pertanahan Di Indonesia. Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum, 03(02), 76–90.
Meiliawati, I., Windani, S., Ayu, R., Putra, U., Langkat, A., Utara, S., Indonesia, D., Tanah, K., & Ekonomi, P. (2023). Pengaruh Ketimpangan Gender Dalam Kepemilikan Tanah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perspektif Hukum Pertanahan. Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes, 4(2).
Putra, J., & Muntaqo, F. (2025). Tanggungjawab Pidana Kantor Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Menimbulkan Kerugian Negara. Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1(1), 37–48.
Rizki, R. D., & Sutrisno. (2025). Implementasi Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Mafia Tanah di Jawa Timur. Jurnal HUMANI ( Hukum dan Masyarakat Madani ), 15(1), 75–87.
Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis ( Field Research ). Journal Law and Government Vol., 2(1), 46–58.
Rudiansyah, D., & Wasitaatmadja, F. F. (2025). Penyerobotan Hak atas Tanah Perspektif Hukum Pidana Studi Putusan No 4 / Pid . C / 2021 / Pn. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(5), 3402–3414.
Saparudin, Hamdi, A., & Nasuha. (2025). Penerapan Pasal Tindak Pidana Ringan Terhadap Penyerobotan Tanah Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong Maraknya Mafia Tanah Di Indonesia Saparudin1,. Indonesian Journal of Law, 3(1), 282–287.
Zulfikar, & Syamantha, T. (2023). Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Demi Terutarakannya Sumatera Utara. Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum, 02(01), 53–62.
DOI: https://doi.org/10.61715/jll.v4i2.127
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
