JAMINAN HUKUM TERKAIT PENCATATAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH

Abstract

Abstract
The sale and purchase of land is a means of transferring land use rights because the community's need for land is increasing. However, many problems arise related to the certificate of use rights that want to be traded, ranging from fake certificates, original but fake, double certificates. then the importance of guarantees and legal certainty to overcome the double certificate and also other land certificate forgery because it is detrimental to land use right holders. The research method used in this research is the normative legal research method which includes searching and analyzing document sources including establishing facts, determining conformity between laws and standards, legal standards, defining norms in the form of orders or prohibitions according to legal principles, and defining certain actions based on applicable legal rules. Land that is granted and owned based on the rights regulated and granted by the UUPA will be meaningless if its use and utilization is limited to the surface of the land. The purpose of registration is to ensure certainty of individual rights, in addition to preventing border disputes and taxation. The certainty of one's rights, i.e. registration that clarifies one's rights, such as ownership rights, usufruct rights, building use rights, or others. Land registration through the National Land Agency aims to prevent the emergence of multiple certificates.
Abstrak

Jual beli tanah merupakan sarana peralihan hak guna tanah karena kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Namun banyak permasalahan yang muncul terkait sertifikat hak guna yang ingin diperdagangkan, mulai dari sertifikat palsu, asli tapi palsu, sertifikat ganda. maka pentingnya jaminan dan kepastian hukum untuk mengatasi sertifikat ganda tersebut dan juga pemalsuan sertifikat tanah lainnya karena merugikan pemegang hak guna tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang meliputi penelusuran dan analisis sumber-sumber dokumen termasuk menetapkan fakta, menentukan kesesuaian antara undang-undang dan standar, standar hukum, mendefinisikan norma berupa perintah atau larangan menurut asas hukum, dan mendefinisikan tindakan tertentu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tanah-tanah yang dihibahkan dan dimiliki berdasarkan hak-hak yang diatur dan diberikan oleh UUPA tidak akan ada artinya jika penggunaan dan pemanfaatannya hanya terbatas pada permukaan tanah. Tujuan pendaftaran adalah untuk menjamin kepastian hak individu, selain untuk mencegah sengketa perbatasan dan penetapan pajak. Kepastian hak seseorang, yaitu pendaftaran yang memperjelas hak seseorang, seperti hak milik, hak pakai hasil, hak guna bangunan, atau lainnya. Pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk mencegah munculnya sertifikat ganda.